Pertanian Bandung Barat Didorong Lebih Modern, DKPP Perkuat Produktivitas dan Daya Saing

Menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat sejak 2023, sejumlah tantangan dihadapi DR. H.M. Lukmanul Hakim, M.Si. Berbagai persoalan seperti kondisi kerusakan saluran irigasi, alih fungsi lahan menjadi perumahan/permukiman mesti diatasi pria kelahiran Bandung 57 tahun lalu itu. Yang jelas, Lukman menyatakan, fokus insititusi yang dipimpinnya adalah meningkatkan produktifitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang tepat ¬waktu, jumlah dan mutu. "Serta menjaga stabilitas harga pangan pokok dan pengendalian inflasi," kata Lukman saat dihubungi, Kamis 18 Juni 2026. Hal tersebut, kata dia, sejalan ¬dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB, Jawa Barat dan Pemerintah pusat. Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat, arah kebijakan bidang pangan dan pertanian memang berfokus bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani, penguatan infrastruktur dasar, hilirisasi produk, kolaborasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Jabar, strategi dan arah kebijakan bidang pertanian dan pangan diarahkan dengan peningkatan produktivitas pertanian padi dan komoditas lain dalam mendukung swasembada pangan, penguatan ekosistem industri bernilai tambah dan penciptaan lumbung pangan. Kabupaten Bandung Barat, menurut Lukman, merupakan kabupaten bercorak agraris dengan kondisi agroklimat yang mendukung untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, florikultura, dan perkebunan. "Dari segi sosiokultural, Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya manusia pertanian yang memadai, potensi agrowisata, serta letak administratif yang strategis sebagai penyangga ibu kota provinsi dan negara. Yang memudahkan pangsa pasar produk-produk pertanian," tuturnya. Berbagai upaya Terkait dengan berbagai permasalahan di sektor pertanian, berbagai upaya pun telah dilakukan DKPP KBB. Dalam penanganan kerusakan saluran irigasi di wilayah Pasir Angin, Cipatat dan Bunijaya, Gununghalu misalnya, Lukman mengatakan, institusinya bekerjsama dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat (BBWS Citarum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian). Urusan perbaikan Daerah Irigasi (DI) Pasirangin di Cipatat dan DI Martasinga di Gununghalu berada di bawah kewenangan Kemententerian Pekerjaan Umum. "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan koordinasi, pelaporan dan pengajuan usulan perbaikan terhadap saluran irigasi tersebut lewat aplikasi Sipuri," katanya. DKPP KBB juga telah melaksanakan revitalisasi saluran irigasi tersier di 11 saluran irigasi dengan kucuran anggaran senilai Rp 1,8 miliar. Mengenai persoalan alih fungsi lahan, sejumlah upaya pun telah dilakukan. Pemerintah KBB misalnya, menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. "Tindak lanjut dari peraturan ini, telah dilaksanakan pemetaan calon lahan pertanian pangan yang akan ditetapkan sebagai LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) di Kecamatan Gununghalu dan Rongga," kata Lukman. Upaya lain yang ditempuh berupa penyuluhan bagi petani dan masyarakat pemilik lahan serta peningkatan produktivitas lahan serta kepastian harga dan pasar. "Petani diberi penyuluhan tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, daerah maupun nasional untuk meningkatkan produktivitas lahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan fasilitas bantuan sebagai sarana," ucapnya.***